Hari ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia tercinta. Dua peristiwa penting yang akan dikenang oleh seluruh rakyat—purna tugas dan pelantikan—berlangsung bersamaan. Dengan adanya purna tugas seorang pemimpin dan penggantian oleh sosok baru, kita berharap ada perubahan arah bagi bangsa ini yang lebih terarah dan berkesinambungan. Meskipun banyak kebijakan yang hanya melanjutkan tradisi pemimpin sebelumnya, secara umum perkembangan bangsa ini terbilang lambat, dipengaruhi oleh berbagai penyelewengan yang terjadi baik dari masyarakat maupun penyelenggara negara, yang menjadi hambatan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.
Menggenggam kembali dua periode kepemimpinan Jokowi, berbagai polemik muncul akibat banyak kebijakan yang anti-rakyat, serta pengabaian terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Di akhir masa jabatannya, beberapa prinsip konstitusi juga dilanggar, dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada November 2020. Undang-undang ini bertujuan menarik investor dengan menciptakan lapangan kerja melalui rezim upah murah yang berdampak negatif terhadap hak-hak pekerja dan memberi kemudahan bagi perusahaan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi lingkungan.
Setahun kemudian, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peraturan tersebut cacat dan perlu diperbaiki dalam waktu dua tahun. Namun, pemerintah justru mengakali ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja pada Desember 2022, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.
Tak hanya Omnibus Law, kita juga tidak bisa melupakan pelemahan KPK, Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE), penanganan pandemi Covid-19 yang buruk, intervensi kekuasaan, perubahan undang-undang yang kontroversial, krisis keterbukaan informasi, dan banyak lagi penyimpangan yang terjadi. Kebijakan-kebijakan ini cenderung memprioritaskan kepentingan oligarki daripada rakyat, sehingga perubahan yang signifikan sulit terwujud karena kekuatan ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir elite.
Pergerakan Jokowi sebenarnya telah terdeteksi oleh Jeffrey A. Winters saat sebelum ia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dalam jurnalnya, "Oligarchy and Democracy in Indonesia." Jeffrey A. Winters
Saat ini, Indonesia membutuhkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Agenda utama pemerintah harus mencakup redistribusi ekonomi, perlindungan lingkungan, serta jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Semoga kebijakan yang diambil ke depan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa.
